undang undang kepegawaian terbaru. Data Pegawai Silahkan login terlebih dahulu menggunakan SSO POLIJE anda. undang undang kepegawaian terbaru

 
 Data Pegawai Silahkan login terlebih dahulu menggunakan SSO POLIJE andaundang undang kepegawaian terbaru  UU ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia

pdf. 12, Jakarta. BOX 164 Jember Jawa Timur 68101 Indonesia. PENATAAN ARSIP DAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN SOP No. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa sengketa Kepegawaian terjadi apabila seorang Pegawai Negeri yang mendapatkanCATATAN: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020. Perubahan Ketentuan Disiplin PNS dalam PP 94/2021 ini menjadi salah satu unsur manajemen kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun. 15 sebagai PNS secara tetap oleh pejabat kepegawaian. Website portal / Situs resmi Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI), yang menginformasikan seputar PNS. previous post: Previous; next post: Next; Badan Kepegawaian Negara. 1. Pasal 2 Ruang lingkup petunjuk teknis pemberhentian PNS dalam Peraturan. KRITERIA PENILAIAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PENGHARGAAN KENAIKAN PANGKAT LUAR BIASA. 2020. id : 20 hlm. a. Peraturan Mepan RB Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Seleksi Calon Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Tata Cara Pembentukan Tim Seleksi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian PP No. 1. Created Date: 9/7/2021 3:54:26 PMUU NOMOR 43 TAHUN 1999 - PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN. Detail Download. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, Serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ulasan Lengkap. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);. Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 765 Tahun 2022), dicabut dan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Undang-undang (UU) 1 : Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Peraturan Badan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Jl. JAKARTA – Setidaknya terdapat tujuh substansi penting dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU. Perka BKN Nomor 15 Tahun 2011 Pedoman Audit Kepegawaian adalah dokumen resmi yang mengatur tentang tujuan, ruang lingkup, prinsip, prosedur, dan laporan audit kepegawaian di lingkungan aparatur sipil negara. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran. Preview. Mastrip PO. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; PP Nomor 98 Tahun 2000. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2019. go. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 08 TAHUN 2012 NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN. KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - KODE ETIK Status. bahwa dalam Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2012 dan. Dokumen: 037/A/SOP/2017 No. Tipe Dokumen. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. 2010. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik. 02. (0331) 333-531 Email. Jl. UUD 1945. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang. pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi “ Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalahGuru Honorer. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur. 02/SD/D/2023 Tanggal 8 September 2023 Perihal Pemanfaatan Aplikasi SIASN untuk Rekomendasi Penetapan Tewas. Dokumen : Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);. Selain itu,. id. go. Penjatuhan Sanksi Administrasi Kepegawaian, SK Pen-jatuhan Hukuman Disiplin PNS, dan lain-lain. Tutup. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; LINK. Nomor. 53, LN. Dengan UU Ketenagakerjaan ini, tidak kurang 13 peraturan ketenagakerjaan dicabut, termasuk UU No. 5 Th 2014: Aparatur Sipil Negara: 2014: download: 3. b. Preview. Seperti halnya Undang-Undang 6/2023 yang mengatur segala ikhwal terkait Cipta Kerja. 2020/No. KRITERIA PENILAIAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PENGHARGAAN KENAIKAN PANGKAT LUAR BIASA. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian melahirkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Mengingat : 1. Jl. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 8 Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Tenaga Honorer diganti dengan istilah Pegawai. 391, peraturan. Berlaku. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Surat Kepala BKN Nomor K-26-30/V. Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728); 7. Bidang. 21. Pasal 1 . CATATAN: Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru didefinisikan secara jelas, yaitu dalam BAB XII tentang BUMD yang terdiri dari 13 pasal. 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG. Peraturan BKN Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara. KOMPAS. Bidang. JAKARTA – Pegawai negeri sipil (PNS) kini memiliki regulasi terbaru mengenai disiplin PNS. ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Peraturan Kepegawaian. Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan Daerah yang ada di Indonesia Feb 21, 2023 · Dasar Hukum. DASAR HUKUMUndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah. S. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 Lamat: ; Pos-el:humas@bkn. ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Inilah Pokok-Pokok Undang-Undang No. Tanggal Pengundangan 28 April 2023. Si Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara Jakarta, 2014 File: UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN-Kejaksaan-05-03-2014 f. com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Peraturan Komisi Nomor 1 tahun 2022 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diundangkan sejak 27 Januari 2022. UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 yang direvisi melalui Omnibus Law, Pasal 88 A ayat (3), menyebutkan bahwa pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan. Bidang. 5 Tahun 2014, ASN terbagi menjadi dua jenis Kepegawaian yakni PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional dan. Beleid ini menegaskan bahwa PNS diharuskan menaati kewajiban serta tidak melakukan larangan. Bahasa. Kementerian Dalam Negeri . Jl. Judul. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010. Perubahan tersebut menyoroti aturan soal cuti hingga pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS) di instansi pusat dan pemerintah. PERTIMBANGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pegawai Negeri adalah mereka,. previous post: Previous; next post: Next; Badan Kepegawaian Negara. Kunjungi sekarang!JAKARTA, KOMPAS. Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan. Jl. kepegawaian@polije. 12, Jakarta Timur, 13640 – Indonesia |. Naskah Akademik RUU-nya atau. 1 Undang-Undang 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Penjelasan 2 Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan knerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Jabatan Fungsional yang. JAKARTA – Setidaknya terdapat tujuh substansi penting dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN), yang membedakan dengan Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 juncto Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Tutup. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti; e. id. Saat ini berlaku UU No. com, Senin (22/2). Sementara PPPK diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Kebijakan mengenai disiplin PNS ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 31 Agustus 2021. Rasuna. Apr 22, 2021 · "PNS yang dialihkan dari jabatan struktural ke fungsional malah punya keuntungan. Kementerian Dalam Negeri . Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan. 066 pegawai, dengan rincian; Instansi Pusat yang dijatuhi hukuman disiplin Tahun 2017 berjumlah 879 pegawai, sedangkan Pegawai Negeri SipilPasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. TENTANG DATABASE PERATURAN. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. id: 80 hlm. LINK Terkait. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 23, terdapat delapan kewajiban pegawai ASN, antara lain sebagai berikut: 1. ac. Judul. Dalam. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian PP No. BerdasarkanPortal Administrasi Kepegawaian Politeknik Negeri Jember. Sep 17, 2021 · Bukan hanya bagi PNS, ketentuan yang dimuat dalam PP ini juga berlaku secara mutatis mutandis bagi CPNS. Berlaku. Ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi salah satu unsur manajemen kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dituangkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. [1] Undang-undang NOMOR 11 TAHUN 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai [2] Undang-undang NOMOR 8 TAHUN 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian [4] Undang-undang NOMOR 14 TAHUN 2005 tentang Guru dan Dosen [5] Undang-undang NOMOR 12 TAHUN 2012 tentang Pendidikan. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 f BAB I TENTANG ISTILAH-ISTILAH Pasal 1 Dalam Undang-undang ini jang dimaksudkan dengan: (1) ”tempat kerdja” ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerdja bekerdja, atau jang sering dimasuki kerdja untuk keperluan suatu usaha dan. d Peraturan BKN 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS. Feb 2, 2022 · Sementara PPPK diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Undang-Undang. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Lihat Semua Permenkumham. kepegawaian@polije. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepe- gawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 NornorBerdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. CO, Jakarta - Secara umum, seorang Pegawai Negeri Sipil akan memasuki masa pensiun setelah menyelesaikan batas usia kerja yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku. 18 Tahun 1961. Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2002 sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945; 2. go. E. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 3041), sebagairnana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenUndang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang sebelumnya berlaku. UU tersebut mengatakan bahwa pengusaha dan pekerja harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah dokumen yang mengatur tentang tujuan, prinsip, prosedur, dan evaluasi peta jabatan PNS. CUTI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARAA. PP No. 2020/NO. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Duda/Janda Pegawai;. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaDasar Hukum. Mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; PP Nomor 15 Tahun 1979. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 30 Tahun 2019; dan Perpres. 6, BN. 12, Jakarta Timur, 13640. Undang Undang; Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden; Peraturan Presiden; Keputusan Menteri;. kpu. 15. (0331) 333-531Pedoman Pengelolaan Organisasi Administrasi Kepegawaian Keuangan. Kejaksaan Negeri Denpasar Solid Menuju Wilayah Birokrasi Bersih MelayaniAnalis Kepegawaian Madya Biro SDM BKN, Heri Purwanto selaku narasumber menyatakan bahwa SE CMB dibentuk untuk pengembangan kompetensi non-klasikal yang merupakan tuntutan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta Peraturan. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ketentuan mengenai larangan, kewajiban, serta hukuman disiplin bagi PNS termuat dalam PP No. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/KotaPeraturan Badan Kepegawaian Negara NO. Penting! Aturan Terbaru Cuti dan Pemberhentian PNS. Politeknik Negeri Jember Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana. 5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara. Indonesia, Kementerian Kesehatan. Bahasa Indonesia. Selamat Datang di Website Resmi Kejaksaan Negeri Denpasar. UU ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia. Dr. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. 58 Tahun 2019. Jumlah tersebut belum menghitung jutaan orang yang melamar PPPK. Kemudian PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 ditujukan kepada ASN, sementara PermenPAN-RB Nomor 8 Tahun 2021 ditujukan kepada seluruh pihak yang terkait dengan sistem manajemen PNS, termasuk pejabat manajemen kepegawaian, PNS, dan masyarakat. id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, Pegawai Negeri adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2021. Tel. Unduh PDF.